Para pengunjuk rasa melakukan orasi dan yel yel serta membakar ban bekas depan kantor Setda Kabupaten Sukabumi. Foto Palabuhanratu Online
PALABUHANRATU ONLINE – Ratusan orang yang menamakan dirinya Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Setda Kabupaten Sukabumi.
Aksi unjuk rasa ini merupakan ketidak puasan hasil audensi bersama anggota DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi waktu lalu. Mereka menilai adanya kongkalikong pengendali anggaran alat kesehatan antropometri untuk penanganan Stunting.
Ratusan masa FPP bergerak melakukan long march dari Lapangan Cangehgar Palabuhanratu dengan membawa atribut yang bertuliskan bermacam kata kata.
FPP mengendus adanya dugaan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, sudah diatur oleh seseorang yang berpengaruh dan merajai seluruh pengadaan alkes yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Apalagi pengadaan alkes tersebut bernilai puluhan milyar rupiah.
Disinyalir ada aturan aturan yang tidak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan kami menduga ada kecurangan karena pada prosesnya diantara penyedia di dinas kesehatan kabupaten sukabumi yang diuprop itu barang yang lebih mahal. Sedangkan barang yang lain masih ada yang lebih murah ini terindikasi melangkahi mekanisme dan aturan aturan yang ada. Ungkap Friady Mahyuzar selaku kordinator aksi.
Selain orasi para pengunjuk rasa pun sempat melakukan pembakaran ban bekas, bentuk kekecewaan karena tidak di ijinkan masuk ke dalam gedung dan tidak bisa bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas, Sekdis dan PPK.
“Ketika audisi kemarin Pejabat Pembuat Komitmennya itu dilarang memberikan jawaban oleh Sekdis dan kami sangat kecewa makanya audensi kemarin, kami lanjutkan dengan aksi demo hari ini. Sedangkan aturan e-katalog per 2023 khusus untuk pengadaan Antropometrikid dengan Usgkid itu ada juklak juknisnya yang tertuang dalam surat edaran bersama tiga kementerian,” ujar Friady Mahyuzar (Onay) ketua FPP kepada wartawan,Senin (31/07/2023).
“Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” Tegas Friadi (Onay).
Tuntutan aksi kami hari ini menekankan adanya transparansi publik serta keterbukaan informasi, ini yang masih gugur dilaksanakan. Karena dalam dua kali audensi pada tanggal 12 juni 2023 dan 26 juli kemarin kami tidak mendapatkan transparansi terkait mekanisme termasuk penentuan pemenang pengadaan alkes ini seperti apa.
“Ini harus diluruskan, maka sudah jadi kewajiban kami untuk terus mengawal melakukan pengawasan karena diduga ini ada anggaran yang dibajak oleh para oknum atau adanya monster pengendali anggaran,” ucap Friady
Para Pengunjuk rasa sempat ditemui oleh Yayat Suhayat Kabid PUK Dinkes sebagai perwakilan Dinkes Kabupaten Sukabumi, dirinya mengatakan kebetulan hari ini pimpinan lagi ada kegiatan di utara, Sekdis juga lagi cuti, PPK juga lagi ada kegiatan dengan kepala dinas. Saya sebagai kepala bidang PUK di Dinas Kesehatan secara langsung tidak mengetahui dan tidak memiliki kewenagan untuk menjelaskan pengadaan antropometrik Stanting ini, Ucap Yayat melalui speaker.
Para Pengunjuk rasa merasa kecewa karena Kepala Dinas, Sekdis dan PPK tidak hadir menemui mereka. Jawaban dari Kabid PUK tidak digubris oleh para pengunjuk rasa.
“Kami tidak berhenti sampai disini dan kami akan mebawa masa yang lebih banyak karena tidak adanya jawaban yang memuaskan, Seolah – olah mereka menutup diri terkait hal ini,” Pungkas Friadi
Reporter | Yan Yan
Editor | A.Taopik
